Peraturan_KPU_No_8_Thn_2007

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 08.TAHUN 2007

TENTANG
PEDOMAN TATA CARA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang           :    a.    bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyusun dan menetapkan pedoman penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

b.        bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;

c.         bahwa ketentuan BAB IV Bagian Kedelapan Paragraf Ketiga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 serta ketentuan dalam BAB VI Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 mengatur tentang kampanye;

d.        bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Mengingat             :    1.    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

2.         Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

3.         Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4.         Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5.         Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

6.         Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kampanye Pemilihan Umum oleh Pejabat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4370);

7.        Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);

8.         Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;

9.         Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

10.     Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Memperhatikan    :    1.    Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 24/SK/KPU/ TAHUN 2005 tentang Penunjukkan Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum untuk Menandatangani Keputusan Komisi Pemilihan Umum;

2.    Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal   3 Juli 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan          :    PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  TENTANG PEDOMAN TATA CARA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

Pasal 1

Pedoman tata cara kampanye pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disusun dengan tujuan untuk lebih mudah dalam memahami pelaksanaan kampanye pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 2

Pedoman tata cara kampanye pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, disusun dengan sistematika :

1.        Pendahuluan.

2.        Umum.

3.        Pedoman, jadwal, dan bentuk kampanye.

4.        Dana kampanye.

5.        Larangan kampanye.

6.        Hal-hal lain yang perlu diperhatikan.

7.        Sanksi pelanggaran kampanye.

8.        Ketentuan Lain-lain.

9.        Ketentuan Peralihan.

10.    Penutup.

Pasal 3

Pedoman tata cara kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagaimana terlampir dalam Peraturan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan  ini.

Pasal 4

Untuk keperluan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pedoman teknis tentang tata cara kampanye dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sepanjang ketentuan yang mengatur tentang kampanye pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta.

pada tanggal 3 Juli 2007.

WAKIL KETUA

Ttd

PROF. DR. RAMLAN SURBAKTI, MA.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL KPU

Kepala Biro Hukum

W.S. Santoso

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: