Kemiskinan Bisa Melahirkan Radikalisme

September 5, 2007

logo_lampung_berhimpun.jpgLAMPUNG BERHIMPUN : KEMISKINAN dapat menimbulkan sikap radikal, pemberontakan, bahkan revolusi. Jika dibiarkan, berarti kita tengah memelihara bom waktu yang suatu saat akan meledak. Semua pihak memiliki kewajiban moral untuk turut serta memerangi kemiskinan. Sebab jika kemiskinan masih merajalela, ledakan sosial dalam bentuk kekerasan massa sulit dibendung.

Sebagian dari aksi kekerasan itu berpijak pada doktrin jihad. Akibatnya, masyarakat barat memberi stigma bahwa Islam dan kaum muslim sebagai agama dan umat beragama yang melegalkan kekerasan. Berikut penuturan Sekretaris Umum Lampung Berhimpun Rahiman Sabirin kepada CMM.

Read the rest of this entry »

Peluang Bagi Calon Independen

September 2, 2007

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan sebagian pasal dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang hanya memberi kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai politik dan menutup hak konstitusional calon perseorangan (independen) dalam Pilkada bertentangan dengan UUD 1945.

Hal ini dinyatakan dalam sidang pengucapan putusan perkara Nomor 5/PUU-V/2007 yang diajukan Lalu Ranggalawe, Senin (23/7).
Read the rest of this entry »

Dukungan Calon Independen

August 29, 2007

dukungan-independen.jpg

Mendekatkan desain institusional, UU dan UUD, dengan aspirasi publik agar institusi politik kita punya basis yang kuat di tingkat warga. Ini akan membuat demokrasi semakin kokoh.

  • Satu unsur sangat pokok dari demokrasi berkaitan dengan pengakuan atas hak-hak warga untuk ikut bersaing memperebutkan pososi-posisi di pemerintahan melalui pemilihan umum demokratis dalam rangka memajukan kehidupan warga. Seberapa kuat komitmen warga terhadap pandangan ini?
  • Partisipasi warga untuk menjadi peserta pemilihan umum tersebut bisa dilakukan lewat partai, organisasi non-partai, maupun perorangan. Seberapa kuat dukungan warga atas pandangan ini? Read the rest of this entry »

Soal Pilkada Independen-KPU Kota Pro Aktif

August 28, 2007

logo-kpu-lampung-independen.jpgLAMPUNG INDEPENDEN: Ketua KPU Bandar Lampung Budiharjo siap memelopori jajaran KPU agar lembaganya segera mengeluarkan rekomendasi—peraturan tambahan ke KPU Pusat–guna mengatasi kevakuman hukum, menyusul putusan MK soal pencalonan kepala daerah dari independen.

Langkah tersebut dilakukan jika dalam waktu dekat pemerintah dan DPR tidak menindaklanjuti putusan Mahkamah. Ia menilai, kelambanan menyikapi putusan Mahkamah bisa menimbulkan masalah di daerah. “Saya siap memelopori untuk dating ke Jakarta khusus masalah ini,” ujar Budiharjo, Senin.

Untuk mengatasi masalah pascaputusan MK, menurut Budiharjo diperlukan keberanian pemimpin mengambil inisiatif baik dalam konteks usulan revisi UU atau keputusan Presiden mengeluarkan perppu. “Misalnya, pemerintah dan DPR tidak segera merevisi UU 32/2004. Begitu juga dengan perppu, pemerintah tidak segera mengeluarkan aturan tersebut sedangkan revisi tidak jalan. Kalau seperti ini, KPU daerah bisa mendesak KPU pusat mengeluarkan peraturan seperti diamanatkan MK,” ujar Budiharjo.
Read the rest of this entry »

Calon Independen Bisa Ikut Pilgub

August 27, 2007

LAMPUNG INDEPENDEN : Pemerintah menjamin aturan teknis calon independen dapat diberlakukan bulan Januari 2008. Ini berarti Pilgub Lampung bisa diikuti pasangan calon gubernur dari jalur independen.

Dalam konferensi pers menjelang perayaan HUT ke-4 Mahkamah Konstitusi (MK) dan peresmian gedung baru MK di Jakarta, Minggu (12-8), Ketua MK Jimly Asshiddiqie menyampaikan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang calon independen. Saat bertemu Jimly hari Jumat (10-8) di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Presiden berjanji segera mengeluarkan aturan teknis tentang calon independen dalam pemilihan kepala daerah. SBY menargetkan bulan Januari tahun depan bisa diterapkan.
Read the rest of this entry »

Presiden-DPR Bahas Calon Independen

August 26, 2007

INDEPENDEN LAMPUNG: Presiden Yudhoyono dan DPR hari ini, Rabu (22-8), menggelar rapat konsultasi membahas calon independen dalam pemilihan kepala daerah.

“Rapat konsultasi digelar untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan judicial review UU 32/2004,” kata Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa di Jakarta, Selasa (21-8).

Menurut Hatta, pemerintah telah siap membahas perubahan UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. DPR juga memiliki inisiatif untuk mengubah UU 32/2004 pada pasal yang memungkinkan adanya calon independen. “Yang lainnya, seperti persyaratan dan lain-lain, biarkan berkembang dalam pembahasan-pembahasan. Yang terpenting sesegera mungkin pemerintah dan DPR melaksanakan putusan MK,” ujar Hatta.

Ia mengatakan calon independen hanya dimungkinkan untuk pemilihan kepala daerah dan bukan pemilihan presiden. UUD 1945 tidak membuka ruang bagi calon independen dalam pilpres. “Pasal 6a Ayat (1) dan (2) dalam UUD menjelaskan pasangan calon presiden diusulkan parpol atau gabungan parpol. Tidak sama sekali menyebutkan independen,” kata Hatta.
Read the rest of this entry »

Percepat Calon Independen Pilkada

August 20, 2007

independen-lampung.jpgINDEPENDEN LAMPUNG : Partai Golkar sepakat calon independen segera bisa mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada). Karena itu, dalam konsultasi antara DPR RI dengan presiden yang dijadwalkan Rabu (22/8), Fraksi Partai Golkar berupaya mempercepat penyediaan perangkat calon independen bisa maju. Golkar mematok calon independen didukung kisaran 15 persen dari jumlah pemilih.

Demikian diungkapkan Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santosa saat berdialog dengan jajaran Radar Lampung kemarin. ’’Sungguh, tidak ada keuntungan bagi Golkar menghambat calon independen ikut pilkada,’’ katanya.
Read the rest of this entry »

Penghitungan Suara Cepat (Quick Count)

August 7, 2007

pilkada-jurdil.jpgPenghitungan Suara Cepat (Quick Count) atau juga dikenal sebagai Tabulasi Suara Paralel (Parallel Vote Tabulation) merupakan salah satu metode yang berguna untuk memantau  proses pemungutan suara. Quick Count merupakan sebuah proses pengumpulan informasi oleh ratusan bahkan ribuan relawan melalui pemantauan langsung saat pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) yang sudah ditentukan. Pemantau mencatat informasi, termasuk hasil penghitungan suara yang ada, pada formulir khusus dan melaporkan temuannya tersebut ke pusat pengumpulan data.
Read the rest of this entry »

Dibalik Calon Independen

August 7, 2007

Wacana calon independen di dalam proses politik kepemimpinan agaknya belum berani untuk memanas sebagai sebuah issue nasional, sekedar muncul di saat pendahuluan pilkada DKI Jakarta, berbentuk tuntutan hukum dari beberapa orang/ kelompok yang merasakan dirugikan oleh kebijakan negara kepada Mahkamah Konstitusi. Setelah itu issue yang bisa menjadi bola panas di kancah politik nasional itu meredup lagi, dikalahkan oleh issue-issue lain yang muncul kemudian. Sementara, pada tingkat lokal, yaitu di Propinsi Lampung yang sedang menggelinding agenda pemilihan gubernur pada tahun 2008 nanti, tiba-tiba muncul wacana calon independen yang bisa saja di laksanakan dalam Pemilihan Gubernur itu nantinya jika putusan MK membuka kesempatan itu. Adalah rekan-rekan dan sahabat saya yang juga sesama pendidik muda yang menggelindingkan wacana tersebut di Surat Kabar Lokal. Munculnya diskusi pro dan kontra dari mereka membuat saya mengerti bahwa wacana yang digelontorkan ini memang sesuatu yang bermata dua, hanya saja kita belum tahu mata mana yang lebih tajam dan mana yang belum..

Read the rest of this entry »

Independen..?!

August 5, 2007

bios.jpgMenurut pemerintah, peluang calon independen kalau sudah tertampung dalam pasal 59 ayat (3) UU Pemda.

Calon independen tetap memiliki peluang untuk maju dalam pemilihan kepala daerah. Pemerintah menganggap tidak ada diskriminasi terhadap mereka yang ingin mencalonkan diri. Staf Ahli Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ramli Hutabarat, menunjuk ketentuan pasal 59 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Read the rest of this entry »