Peraturan_KPU_No_7_Thn_2007

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 07 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang        :   a.   bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyusun dan menetapkan pedoman penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

b.        bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;

c.         bahwa ketentuan Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 serta Ketentuan dalam BAB V Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 mengatur tentang Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon;

d.        bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Mengingat         :   1.   Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);

2.   Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2003  tentang  Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah    (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia          Nomor 4277);

3.   Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

4.   Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia          Nomor 4389);

5.   Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6.        Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

7.        Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);

8.        Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;

9.        Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Memperhatikan     :     1.         Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 24/SK/KPU/ TAHUN 2005 tentang Penunjukkan Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum untuk Menandatangani Keputusan Komisi Pemilihan Umum;

2.   Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal      3 Juli 2007;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan      :   PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.     Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2.     DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

3.     Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

4.     Partai politik adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

5.     Gabungan Partai Politik adalah dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

6.     Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau Para Ketua dan Para Sekretaris Gabungan Partai Politik sesuai tingkatannya.

7.     Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.

8.     Tim pelaksana kampanye, selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bertugas dan berwenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.

Pasal 2

(1)    Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

(2)    Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mendaftarkan pasangan calon, apabila memenuhi persyaratan :

1. memperoleh kursi pada Pemilu Anggota DPRD dalam Pemilu Tahun 2004 sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD yang bersangkutan; atau

2. memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD dalam Pemilu Tahun 2004 sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

(3)    Gabungan Partai Politik yang mengajukan pasangan calon dapat merupakan :

a.      gabungan antar Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD yang bersangkutan; atau

b.     gabungan antar Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD yang bersangkutan dengan Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD yang bersangkutan; atau

c.      gabungan antar Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD yang bersangkutan.

(4)    Dalam hal pasangan calon diajukan oleh gabungan antar Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD yang bersangkutan sebagaimana dimakud pada ayat (3) huruf a, pemenuhan persyaratan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan kursi gabungan antar Partai Politik tersebut dan menghitung/menetapkan persentasenya.

(5)    Dalam hal pasangan calon diajukan oleh gabungan antar Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD yang bersangkutan dengan Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD yang bersangkutan sebagaimana dimakud pada ayat (3) huruf b, pemenuhan persyaratan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan antar Partai Politik tersebut dan menghitung/menetapkan persentasenya.

(6)    Dalam hal pasangan calon diajukan oleh gabungan antar Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD yang bersangkutan sebagaimana dimakud pada ayat (3) huruf c, pemenuhan persyaratan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan antar Partai Politik tersebut dan menghitung/menetapkan persentasenya.

Pasal 3

Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, apabila hasil bagi jumlah kursi DPRD yang bersangkutan menghasilkan angka pecahan, maka perolehan 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.

Pasal 4

Data perolehan suara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik serta data perolehan kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, adalah :

a.        data perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2004 yang tercantum dalam dokumen Model Seri DC DPRD Provinsi untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Model Seri DB DPRD Kab/Kota untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; atau

b.       data perolehan kursi dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2004 yang tercantum dalam Model Seri EA DPRD Provinsi untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Model Seri EB DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 5

(1)    Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon.

(2)    Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah diusulkan dalam satu pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.

(3)    Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebelum menetapkan pasangan calon wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat untuk dilakukan penjaringan sebagai bakal calon.

(4)    Proses penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara  demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

(5)    Dalam proses penetapan nama pasangan calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.

Pasal 6

(1) Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat :

a.        bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b.        setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan  kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;

c.         berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan/atau sederajat;

d.        berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran;

e.        sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;

f.          tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;

g.        tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

h.        mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;

i.          menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;

j.          tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara;

k.        tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

l.          tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

m.     memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaraan pajak;

n.        menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain  riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;

o.        belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau selama 2 (dua) kali masa jabatan  dalam jabatan yang sama; dan

p.        tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Daerah.

(2)    Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a.   Surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangan oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf h, huruf l, dan huruf n;

b.        Surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani dan rohani dari Tim Pemeriksa dan ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e;

c.         Surat keterangan tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Lurah/Kepala Desa yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon;

d.        Surat tanda terima laporan daftar kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa Laporan Kekayaan Penyelenggaraan Negara, sebagai  bukti  pemenuhan  syarat  calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)    huruf i;

e.        Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan Negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j;

f.          Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dari pengadilan niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k;

g.        Surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;

h.        Surat pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dilampiri dengan hasil test narkoba yang dilakukan oleh tim pemeriksa kesehatan yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, sebagai bukti pemenuhan syarat calon  sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) huruf l;

i.          Fotocopy kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan  wajib  pajak  orang pribadi atas nama calon,  untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m;

j.          Daftar riwayat hidup calon dibuat dan ditandatangani oleh calon dan ditandatangani pula oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung, sebagai bukti pemenuhan syarat calon  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n;

k.        Surat keterangan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindakan pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;

l.          Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);

m.     Fotocopy ijazah, yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang sebagai bukti pemenuhan syarat calon  sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) huruf c;

n.        Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai  bukti  pemenuhan  syarat calon  sebagaimana dimaksud pada     ayat (1) huruf f;

o.        Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o;

p.        Surat pernyataan tidak dalam status sebagai penjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p; dan

q.        Pas photo calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar.

Pasal 7

(1)    Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menjadi calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah harus menjalani cuti di luar tanggungan negara pada saat melaksanakan kampanye.

(2)    Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menjadi calon Gubernur atau Wakil Gubernur harus menjalani cuti di luar tanggungan negara pada saat melaksanakan kampanye.

(3)    Penjabat Kepala Daerah tidak dapat menjadi calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah.

(4)    Anggota KPU Provinsi atau Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Panitia Pengawas yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, wajib mengundurkan diri dari keanggotaan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Panitia Pengawas sejak pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dari DPRD kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

BAB II

TATA CARA PENDAFTARAN PASANGAN CALON

Pasal 8

(1)    Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota selama masa pendaftaran.

(2)    Masa pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pasangan calon.

(2)

Pasal 9

(1)    Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung, yaitu Ketua dan Sekretaris partai politik atau sebutan pimpinan lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga partai politik yang bersangkutan, sesuai dengan tingkat daerah pencalonannya.

(2)    Surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan :

(2)

a.        kesepakatan tertulis antar Partai Politik yang bergabung untuk mencalonkan Pasangan Calon;

b.        surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas Pasangan Calon yang dicalonkan dan ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung;

c.         surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara berpasangan;

d.        surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon;

e.        surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatannya, apabila terpilih menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

f.          Surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

g.        Surat pernyataan tidak aktif dalam jabatannya bagi pimpinan DPRD tempat yang bersangkutan menjadi calon di daerah yang menjadi wilayah kerjanya;

h.        Surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

i.          Kelengkapan persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6;

j.          Naskah visi, misi dan program dari pasangan calon secara tertulis; dan

k.        Keputusan partai politik atau gabungan partai politik yang mengatur mekanisme penjaringan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilengkapi berita acara proses penjaringan.

(3)    Pada saat pendaftaran pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan tim kampanye dan menyerahkan rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) Bank.

(4)    Pasangan calon yang didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus hadir pada saat pendaftaran.

(5)    KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima kepada partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan pasangan calon dan tim kampanye.

Pasal 10

(1)    Pemeriksaan kemampuan secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 hanya dilakukan oleh Tim Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

(2)    Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Tim Pemeriksa Khusus kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai pembuktian kebenaran kelengkapan persyaratan calon.

Pasal 11

Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dapat dibentuk secara berjenjang, ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan, dengan ketentuan sebagai berikut :

a.        tingkat Provinsi, didaftarkan kepada KPU Provinsi;

b.       tingkat Kabupaten/Kota, didaftarkan kepada KPU Kabupaten/Kota; dan

c.        tingkat Kecamatan, didaftarkan kepada PPK.

Pasal 12

Surat Pencalonan beserta lampirannya dimasukkan ke dalam map, dengan ketentuan sebagai berikut :

a.        Surat Pencalonan beserta lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf k dimasukkan dalam 1 (satu) map tersendiri, dan ditulis nama pasangan calon dan partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan.

b.       Surat pernyataan dan surat keterangan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dimasukkan dalam 1 (satu) map tersendiri, dan ditulis nama pasangan calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan.

Pasal 13

(1)    Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyampaikan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

(1)

(2)    KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon.

(2)

BAB III

TATA CARA PENELITIAN PASANGAN CALON

Pasal 14

(1)    KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan   Pasal 9.

(1)

(2)    Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penelitian terhadap pemenuhan ketentuan syarat pengajuan calon dan pemenuhan syarat calon serta kelengkapan dan keabsahan surat pencalonan beserta lampirannya, dan klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan apabila dianggap perlu.

(2)

(3)    Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada masyarakat untuk mendapat tanggapan dan/atau masukan.

(4)    Tanggapan dan/atau masukan masyarakat terhadap pengumuman hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan secara tertulis kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan identitas yang jelas.

(5)    Tanggapan dan/atau masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sepanjang tanggapan dan/atau masukan masyarakat tersebut disertai bukti-bukti, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Pasal 15

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberitahukan secara tertulis hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penutupan pendaftaran pasangan calon.

Pasal 16

(1)    Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasangan Calon belum memenuhi syarat calon atau ditolak oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya atau mengajukan calon baru.

(2)    Kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya atau mengajukan calon baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian.

Pasal 17

(1)    Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari wajib melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya yang berdasarkan hasil penelitian dinilai tidak lengkap atau tidak sah.

(2)    Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengajukan Pasangan Calon baru, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan menyampaikan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9.

Pasal 18

(1)    KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

(2)    Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasangan Calon dinilai tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat lagi mengajukan Pasangan Calon.

(3)    KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan.

(4)    Jangka waktu penelitian ulang sampai dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari.

Pasal 19

(1)    Apabila salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sampai dengan   7 (tujuh) hari sebelum penetapan pasangan calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengusulkan Pasangan Calon pengganti.

(2)    Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota surat pencalonan beserta lampirannya paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap.

(2)

Pasal 20

(1)    KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

(1)

(2)    Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasangan Calon pengganti dinilai tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat lagi mengusulkan Pasangan Calon pengganti.

(3)    KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.

(3)

(4)    Jangka waktu penelitian ulang sampai dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) paling lambat 3 (tiga) hari.

BAB IV

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

Pasal 21

(1)    Berdasarkan hasil penelitian, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama-nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam berita acara penetapan pasangan calon.

(2)    Dalam hal tidak terpenuhi 2 (dua) pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengembalikan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi persyaratan mengajukan kembali pasangan calon paling lambat 14 (empat belas) hari hingga terpenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005.

(3)    Apabila partai politik atau gabungan partai politik tidak mampu mengajukan pasangan calon yang memenuhi syarat, maka penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007.

(4)    Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan secara luas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak selesainya penelitian.

(5)    Terhadap Pasangan Calon yang telah ditetapkan dan diumumkan, selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut Pasangan Calon.

(6)    Pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dalam Rapat Pleno Terbuka KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, yang wajib dihadiri oleh Pasangan Calon, wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, Pers, dan wakil masyarakat.

(7)    Pasangan calon yang menghadiri rapat pleno terbuka KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membubuhkan tanda tangan pada rancangan daftar calon sebagai bukti bahwa pasangan calon telah menyetujui penulisan nama dan foto yang telah diserahkan.

(8)    Nomor urut dan nama-nama pasangan calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno terbuka KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disusun dalam daftar calon pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan dituangkan dalam berita acara penetapan Pasangan Calon.

(9)    Berita acara penetapan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi lampiran Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 22

(1)    KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengumumkan secara luas nama-nama dan nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7) sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah paling lambat  7 (tujuh) hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian ulang.

(2)    Penetapan dan pengumuman pasangan calon sebagaimana dimaksud pada     ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Pasal 23

(1)    Setelah penetapan dan pengumuman Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon dilarang mengundurkan diri.

(2)    Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calonnya mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti.

(3)    Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calonnya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan diberitahukan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik serta diumumkan kepada masyarakat.

(4)    Pasangan calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak merubah Nomor Urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan.

Pasal 24

(1)    Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang pasangan calonnya berhalangan tetap dapat mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap dan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling lambat 4 (empat) hari sejak pasangan calon pengganti didaftarkan.

(2)    Dalam hal salah satu calon  atau pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilanjutkan dan pasangan calon yang berhalangan tetap tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.

(3)    Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditunda paling lambat 30 (tiga puluh) hari dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang pasangan calon berhalangan tetap tetap mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap dan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling lambat 4 (empat) hari sejak pasangan calon pengganti didaftarkan.

Pasal 25

(1)    Dalam hal salah satu pasangan calon atau pasangan calon berhalangan tetap setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dengan dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua tahapan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditunda paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

(2)    Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang pasangan calonnya berhalangan tetap setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dengan dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap, dan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi serta menetapkan pasangan calon pengganti paling lambat 4 (empat) hari sejak pasangan calon pengganti didaftarkan.

(3)    Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon tidak lagi memenuhi syarat calon  setelah pengumuman hasil penghitungan suara putaran pertama sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara putaran kedua, maka tahapan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan menetapkan pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak berikutnya sebagai peserta.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

(1)    Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah, terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007.

(2)    Pengadaan formulir pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 27

Nomor Urut dan daftar nama-nama pasangan calon sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan dan disusun dalam daftar calon pasangan calon, serta telah ditetapkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22, dijadikan bahan untuk :

a.   Membuat daftar nama pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

b.   Membuat surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

c.    Keperluan kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

d.   Dipasang di tiap TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 28

Untuk kelancaran pelaksanaan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota membentuk kelompok kerja yang terdiri dari unsur KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, unsur Dinas Pendidikan Nasional Provinsi/Kabupaten/Kota, unsur Kantor Wilayah/Kantor Departemen Agama, unsur Dinas Kesehatan/Rumah Sakit Umum Provinsi/Kabupaten/Kota, unsur Ikatan Dokter Indonesia Provinsi/Kabupaten/Kota, unsur Ikatan Akuntan Indonesia Provinsi/ Kabupaten/Kota, unsur Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri, unsur Kepolisian Daerah, unsur Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri dan unsur lainnya yang dianggap perlu.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Hal-hal yang berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam pencalonan berkenaan dengan keberadaan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, sepanjang belum dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, berlaku ketentuan Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Untuk keperluan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pedoman teknis tentang tata cara pencalonan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan ini.

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sepanjang ketentuan yang mengatur tentang pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta.

pada tanggal 3 Juli 2007.

WAKIL KETUA,

Ttd

PROF. DR. RAMLAN SURBAKTI, MA.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL KPU

Kepala Biro Hukum

W.S. Santoso

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: