Peraturan_KPU_No_6_Thn_2007

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 06 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang:


a.  bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah menyusun dan menetapkan pedoman tata cara penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

b.  bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;

c.   bahwa ketentuan BAB VI Bagian Kedelapan Paragraf Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan BAB IV Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 mengatur tentang pemilih dan penetapan pemilih;

d.  bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8      ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Mengingat

:

1.         Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);

2.         Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

3.         Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311);

4.         Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5.         Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

6.         Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);

7.         Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

8.         Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;

9.         Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

10.    Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

11.    Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Memperhatikan

:

1.         Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 24/SK/KPU/ TAHUN 2005 tentang Penunjukkan Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum untuk Menandatangani Keputusan Komisi Pemilihan Umum;

2.         Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal   3 Juli 2007;

M E M U T U S K A N  :

Menetapkan

:

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.     Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.     Pemilu terakhir adalah penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua Tahun 2004 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 atau penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah dilaksanakan di daerah pemilihan (Provinsi dan atau Kabupaten/Kota) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

3.     Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota selanjutnya disebut DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

4.     Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya berturut-turut disebut KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS.

5.     Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) dan atau sudah/pernah kawin.

6.     Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS.

Pasal 2

Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih dan atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Pasal 3

(1)        Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Warga Negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.

(2)        Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :

a.      nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.

b.     tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan

c.      berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurannya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah.

(3)        Seorang Warga Negara Republik Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Pasal 4

Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3  ayat (2), diberikan tanda bukti pendaftaran untuk ditukarkan dengan kartu pemilih.

Pasal 5

(1)        Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di daerah pemilihan.

(2)        Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu diantaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam tanda identitas kependudukan (KTP) untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.

Pasal 6

Data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah dan data pemilih Pemilu terakhir.

BAB II

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

Pasal 7

(1)        KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara memberitahukan kepada Pemerintah Daerah untuk menyampaikan data penduduk potensial pemilih yang akan digunakan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terinci untuk tiap desa/kelurahan atau sebutan nama lainnya.

(2)        Data penduduk potensial pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a.      NIK/Nomor Pemilih;

b.     Nama lengkap;

c.      Tempat/tanggal lahir (umur);

d.     Status perkawinan;

e.      Jenis kelamin;

f.       Alamat tempat tinggal;

g.     Jenis cacat yang disandang.

Pasal 8

(1)        Penyerahan data pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada KPU Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam berita acara serah terima dan disertai cetakan (hardcopy) dan data elektronik (softcopy).

(2)        Penyerahan data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 6 (enem) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 9

Sebelum pelaksanaan penyerahan data pemilih dari Pemerintah Daerah kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkenaan dengan validasi data pemilih.

Pasal 10

(1)        KPU Kabupaten/Kota paling lambat 5 (lima) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sudah selesai menyusun daftar pemilih sementara berdasarkan data pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(2)        Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh KPU Kabupaten/Kota dibuat sebanyak jumlah PPS masing-masing dalam 2 (dua) rangkap untuk disampaikan kepada PPS melalui PPK, dengan ketentuan :

a.      1 (satu) rangkap untuk keperluan pengumuman di PPS; dan

b.     1 (satu) rangkap untuk dokumen PPS.

BAB III

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

Pasal 11

(1)        PPS setelah menerima Daftar Pemilih Sementara dari KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melakukan kegiatan sebagai berikut :

a.      menyusun daftar pemilih sementara membagi pemilih untuk tiap TPS, dengan ketentuan paling banyak 600 orang;

b.     melaksanakan sosialisasi daftar pemilih sementara kepada pengurus RT/RW atau sebutan lain diwilayahnya untuk mendapatkan tanggapan perbaikan;

c.      memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan tanggapan perbaikan pengurus RT/Rwatau sebutan lain; dan

d.     menetapkan, mengesahkan, dan mengumumkan daftar pemilih sementara untuk mendapat tanggapan masyarakat.

(2)        PPS dalam menyusun Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada   ayat (1) dibantu oleh petugas pemutakhiran data pemilih.

(3)        Kegiatan penyusunan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sebelum diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 12

(1)        Pengumuman Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Sementara.

(2)        Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat dengan bantuan petugas pemutakhiran data pemilih untuk mendapat tanggapan masyarakat.

Pasal 13

(1)        Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan, PPS dengan dibantu oleh petugas pemutakhiran data pemilih melakukan perbaikan Daftar Pemilih Sementara berdasarkan masukan dari masyarakat.

(2)        Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi :

a.      telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih;

b.     belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah kawin;

c.      perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia  menjadi status sipil atau purnatugas;

d.     tidak terdaftar dalam data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah atau Pemilu terakhir;

e.      telah meninggal dunia;

f.       pindah domisili ke daerah lain;

g.     perubahan status dari sipil menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau

h.     perbaikan penulisan identitas pemilih.

Pasal 14

Bagi pemilih yang namanya belum tercantum dalam daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemilih secara aktif melaporkan kepada PPS di desa/kelurahan melalui pengurus RT/RW atau sebutan lain.

Pasal 15

Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diterima PPS segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Sementara dengan menggunakan formulir Model A2.KWK.

BAB IV

DAFTAR PEMILIH PERBAIKAN

Pasal 16

(1)        PPS dengan dibantu oleh petugas pemutakhiran data pemilih mencatat data/nama pemilih baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, ke dalam Daftar Pemilih Perbaikan untuk setiap TPS dengan menggunakan formulir Model A 2-KWK.

(2)        Pencatatan data pemilih baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a.      NIK/Nomor Pemilih;

b.     Nama lengkap;

c.      Tempat/tanggal lahir (umur);

d.     Status perkawinan;

e.      Jenis kelamin;

f.       Alamat tempat tinggal;

g.     Jenis cacat yang disandang.

Pasal 17

(1)        Pencatatan data pemilih dalam daftar pemilih perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak pengumuman daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

(2)        Daftar pemilih perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan ditandatangani oleh petugas pemutakhiran data pemilih serta disahkan oleh ketua dan anggota PPS serta dibubuhi cap.

Pasal 18

(1)        Daftar pemilih perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diumumkan oleh PPS pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan petugas pemutakhiran data pemilih untuk mendapat tanggapan masyarakat.

(2)        Jangka waktu pengumuman daftar pemilih perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

(3)        Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih baru dapat mengajukan usul atas perbaikan penulisan nama dan identitas lainnya.

(4)        Apabila usul sebagimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPS segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Perbaikan dengan menggunakan formulir Model A 3.2-KWK.

Pasal 19

Daftar Pemilih Sementara (Model A 1 KWK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Daftar Pemilih Perbaikan (Model A 2-KWK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, digunakan oleh PPS sebagai bahan untuk menyusun daftar pemilih tetap.

BAB V

DAFTAR PEMILIH TETAP

Pasal 20

(1)        Daftar Pemilih Sementara (Model A 1-KWK) dan Daftar pemilih Perbaikan (Model A 2-KWK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disusun oleh PPS menjadi Daftar Pemilih Tetap dengan menggunakan formulir Model A 3-KWK.

(2)        Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di PPS/ Desa/RT/RW atau tempat lain yang mudah dijangkau oleh masyarakat

(3)        Daftar pemilih tetap disahkan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

(4)        Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK untuk dicetak sesuai kebutuhan.

(5)        Daftar pemilih tetap yang telah dicetak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali kepada PPS untuk disahkan.

(6)        Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada PPK dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing 1 (satu) rangkap.

Pasal 21

(1)        Selain Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4)   huruf b, PPS menyampaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan daftar perbaikan pemilih sebagaimana dimaksud dalam    Pasal 17 kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.

(2)        Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh KPU Kabupaten/Kota digunakan untuk :

a.      Pemutakhiran data pemilih;

b.     Pembuatan kartu pemilih;

c.      Diteruskan kepada pemerintah daerah untuk pemutakhiran data kependudukan;

d.     Diteruskan kepada KPU Provinsi untuk keperluan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;

e.      Diteruskan kepada KPU sebagai dasar pemutakhiran data dan daftar pemilih secara berkelanjutan.

Pasal 22

(1)        Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d angka 1), diumumkan di PPS/desa/kelurahan/RT/RW atau tempat lain yang setrategis yang mudah dijangkau masyarakat.

(2)        Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap.

Pasal 23

(1)        Daftar pemilih tetap dari PPS yang diterima oleh PPK digunakan sebagai bahan rekapitulasi jumlah pemilih tetap dan menyampaikan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b dan Pasal 21 kepada KPU Kabupaten/Kota.

(2)        PPK membuat rekapitulasi jumlah pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PPS di wilayah kerjanya dengan menggunakan formulir Model A5-KWK.

Pasal 24

(1)        Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap yang diterima dari PPS melalui PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan jumlah pemilih yang terdaftar.

(2)        KPU Kabupaten/Kota menyampaikan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada :

a.      Pemerintah Daerah sebanyak 1 (satu) rangkap;

b.     KPU Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap;

c.      KPU sebanyak 1 (satu) rangkap dalam bentuk data elektronik (softcopy).

Pasal 25

(1)        Dalam hal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar terinci tiap kecamatan dan desa/kelurahan atau sebutan nama lainnya dengan menggunakan formulir Model A6-KWK.

(2)        Dalam hal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi, KPU Provinsi menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar terinci tiap Kabupaten/Kota, kecamatan dan desa/kelurahan atau sebutan nama lainnya dengan menggunakan formulir Model A7-KWK.

Pasal 26

(1)        PPS dengan dibantu oleh Ketua RT dan Ketua RW mendatangi tempat kediaman pemilih, untuk menyerahkan Kartu Pemilih.

(2)        Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan pemilih dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.

(3)        Penyerahan Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah selesai selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 27

(1)        Untuk keperluan pemeliharaan, Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan oleh PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara, tidak dapat diadakan perubahan, kecuali terdapat pemilih yang meninggal dunia.

(2)        Dalam hal terdapat pemilih yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan “meninggal dunia”.

Pasal 28

(1)        Untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS menyampaikan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS kepada KPPS dengan ketentuan :

a.      untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebanyak 1 (satu) rangkap;

b.     untuk disampaikan kepada Saksi tiap pasangan calon peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi atau Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap; dan

c.      untuk disampaikan kepada Pengawas Pemilu Lapangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi atau Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap.

(2)        Penyampaian Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sudah diterima oleh KPPS.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara, formulir-formulir, dan alat perlengkapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta pendistribusiannya.

Pasal 30

(1)        Setelah daftar pemilih tetap diumumkan, KPU Kabupaten/Kota melakukan pengisian Kartu Pemilih untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap.

(2)        Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nomor pemilih, nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat pemilih.

(3)        Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diisi oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan data pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22.

(4)        Pengadaan Kartu Pemilih dilaksanakan oleh KPU Provinsi untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan format dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007.

Pasal 31

Untuk keperluan pemeliharaan daftar pemilih tetap, terhadap daftar pemilih tetap yang telah disahkan tidak dapat diadakan perubahan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), kecuali pemilih meninggal dunia dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih.

Pasal 32

(1)        Pengadaan formulir pendaftaran pemilih dan blanko kartu pemilih tambahan dan atau perbaikan dilaksanakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

(2)        Biaya pengadaan formulir pendaftaran pemilih dan blanko kartu pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan kepada anggaran APBD Provinsi atau APBD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 33

Perubahan status anggota TNI dan POLRI menjadi status sipil/purnabakti atau sebaliknya, dibuktikan dengan surat keputusan pensiun/pengangkatan dari pejabat TNI dan POLRI yang berhak mengangkat dan memberhentikan anggota TNI dan POLRI.

Pasal 34

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, KPU Provinsi dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari unsur KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah, dan instansi yang dianggap perlu.

Pasal 35

Formulir pelaksanaan penetapan jumlah pemilih Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi atau Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, tercantum pada Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf b dan Pasal 10 ayat (4) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, bagi KPU Provinsi dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang pemberitahuan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah yang bersangkutan mulai pada bulan Juli 2007 sampai dengan akhir bulan September 2007, berlaku ketentuan :

a.      Pelaksanaan tugas dan fungsi petugas pemutahiran data pemilih dilaksanakan oleh PPS yang bersangkutan.

b.     Penyampaian daftar pemilih tetap untuk tiap TPS oleh KPPS kepada Pengawas Pemilu Lapangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi atau Pengawas Lapangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota  dilakukan sepanjang telah dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.

c.      Formulir daftar pemilih tambahan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model A2-KWK) tidak digunakan dan diganti dengan formulir daftar pemilih perbaikan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model A2-KWK-KPU) sebagaimana terlampir dalam Peraturan ini.

Pasal 37

Hal-hal yang berkaitan dengan keberadaan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sepanjang belum dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, berlaku ketentuan Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Untuk keperluan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi atau Pemilu Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pedoman teknis tentang tata cara pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan ini.

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sepanjang ketentuan yang mengatur tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Juli 2007

WAKIL KETUA,

Ttd

PROF. DR. RAMLAN SURBAKTI, MA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL KPU

Kepala Biro Hukum

W.S. Santoso

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: