Partisipasi Calon Independen Dimulai 2008

LAMPUNG INDEPENDEN :Pemerintah menargetkan keikutsertaan (partisipasi) calon independen (perseorangan) dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) baru akan dimulai 2008 mendatang. Saat ini,upaya komunikasi antara pemerintah dengan DPR untuk membahas kemungkinan revisi Undang Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tengah dibangun.

”Revisi UU 32/2004 diharapkan sudah rampung sebelum Desember 2007,” ujar Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Andi Matalatta seusai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),kemarin. Andi menjelaskan, untuk pilkada yang telah dan tengah berlangsung,bisa menggunakan UU 32/2004. ” Silakan berjalan, tapi UU-nya dapat disesuaikan pemerintah dan DPR sebelum Desember,” papar mantan Ketua Fraksi Partai Golkar DPR itu. Lebih lanjut Andi mengungkapkan, salah satu substansi yang akan dibahas pada rapat konsultasi antara pemerintah dan DPR adalah hak rakyat untuk mengusulkan,bukan hak untuk dicalonkan. Secara pribadi, dia setuju standar 15% dukungan bagi calon independen.


”Kalau semua warga negara adalah sama di depan hukum, ya itu yang dipakai (15%).Tapi, yang dibicarakan bukan haknya calon perseorangan, tapi hak rakyat untuk mengusulkan,” tandasnya. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Ad Interim Widodo AS menegaskan, pemerintah tidak akan menunda penyelenggaraan pilkada di daerah lain, meski revisi UU 32/2004 belum rampung.Dia mencontohkan beberapa pilkada masih tetap berjalan sesuai jadwal. ”Kalau memang prosesnya sudah berlangsung,saya kira itu berjalan. Kita lihat Pilkada DKI Jakarta, jalan sesuai jadwal,” papar Widodo. Lebih lanjut Widodo mengatakan, pemerintah dan DPR dalam waktu dekat akan segera menggelar rapat konsultasi guna merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang calon independen. Untuk itu, jelas Widodo, pemerintah telah mempersiapkan langkah- langkah yang akan dijadikan substansi dalam rapat konsultasi tersebut.

”Yang jelas, ada kepentingan untuk terus menjamin pelaksanaan pilkada yang telah dijadwalkan berkaitan dengan batas akhir kepala daerah yang mengemban amanah,” tandas Widodo. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Hatta Rajasa mengatakan, meski sudah ada landasan hukum yang mengizinkan calon independen,namun masih diperlukan aturan-aturan yang mengatur pelaksanaannya. ”Terkait hal inilah pimpinan Dewan (Ketua DPR agung Laksono) merasa perlu melakukan konsultasi dengan Presiden,”terang Hatta di Jakarta,kemarin. Mensesneg menjelaskan, rapat konsultasi akan digelar sebelum 16 Agustus. ”Barangkali nanti Mendagri akan mempersiapkan peraturan pelaksanaannya,seperti berapa persen yang didukung,”imbuh Hatta. Hatta juga membantah bahwa Mendagri sudah mempersiapkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang menyatakan kondisi darurat.Namun,dia mengungkapkan, masalah tersebut merupakan salah satu yang akan dibahas dalam konsultasi antara pemerintah dengan DPR nanti.

”Intinya,kita akan membicarakan ini secara komprehensif dalam konsultasi, tapi tidak spesifik bicara perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang),” jelas Mensesneg. Seperti diberitakan, sejak putusan MK yang memperbolehkan calon independen ikut dalam pilkada, berbagai kontroversi terjadi di masyarakat.Ada yang mendesak pemerintah segera menerbitkan perppu agar calon independen bisa langsung mengikuti pilkada yang sedang dilaksanakan di berbagai daerah, ada pula yang mendesak KPU segera menerbitkan aturan. Pendapat Fraksi Wakil Ketua Fraksi PDIP DPR Panda Nababan mengungkapkan, pihaknya akan mendesak pemerintah untuk memberi penjelasan dan pemahaman kepada masyarakat tentang definisi dari calon independen. Menurut dia, polemik yang saat ini terjadi dalam masyarakat lebih karena tidak adanya pemahaman komprehensif mengenai calon independen tersebut.

”Dalam rapat konsultasi nanti, kita akan minta kepada pemerintah melalui kementerian terkait untuk segera melakukan sosialisasi mengenai calon independen kepada publik,” ujarnya. Soal batas minimal dukungan, Panda mengatakan harus disesuaikan dengan jumlah penduduk di suatu wilayah.Namun, dia meminta agar beban minimal yang harus dipenuhi calon perorangan tidak berbeda jauh dengan beban yang harus dipikul oleh partai politik. ”Ini agar ada keseimbangan karena Parpol telah memenuhi berbagai persyaratan ketika mereka akan mengajukan calon, tetapi jumlahnya pastinya harus sesuai perbandingan jumlah penduduk,” timpalnya. Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) DPR Lukman Hakiem Saefuddin mengatakan, setidaknya ada tiga prinsip dasar yang akan dikemukakan dalam forum konsultasi antara pemerintah dan DPR. Tiga prinsip dasar tersebut adalah wadah hukum yang mengatur aturan teknis majunya calon perorangan berupa revisi UU 32/2004, revisi tidak hanya sebatas Pasal 56 dan Pasal 59, tetapi pasal-pasal lain yang terkait juga, serta harus diikutsertakannya unsur masyarakat dalam proses pembahasan.

”Keikutsertaan masyarakat, seperti akademisi,LSM,dan tokohtokoh masyarakat kita harapkan mampu memberikan gambaran ideal tentang aturan teknis yang bisa menghasilkan calon kepada daerah berkualitas,”katanya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: