Calon Independen segera di putuskan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang merevisi pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda sehingga memberikan kesempatan bagi calon independen kepala daerah, mengharuskan pemerintah (eksekutif) segera membuat aturan tindaklanjut putusan MK itu.

Pengamat Politik dan Hukum di Lampung, Drs Jauhari M Zailani MSc dan Wahyu Sasongko SH MHum kepada ANTARA Bandarlampung, Selasa, menilai putusan MK sudah sesuai dengan aspirasi yang menguat berkaitan pencalonan kepala daerah tidak harus melalui pintu partai politik saja.

“MK telah mengoreksi ketentuan dalam UU Pemda itu yang membatasi pencalonan di luar partai politik bagi calon independen karena bisa timbul diskriminasi dan pembatasan hak orang menjadi pemimpin,” kata Wahyu Sasongko, kandidat doktor di UI-Jakarta yang dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung (Unila) itu pula.

Menurut Wahyu, tindaklanjut pengaturan bagi pencalonan tokoh independen dalam pemilihan kepala daerah itu diserahkan kepada pemerintah untuk membuatnya.

“Tapi jangan sampai pemerintah kemudian main mata dengan parpol yang pasti tidak akan ikhlas melepaskan begitu saja kewenangan pencalonan yang selama ini menjadi monopolinya,” kata Wahyu lagi.

Menurut dia, aturan pelaksanaan yang harus segera dibuat pemerintah adalah Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), mengingat kondisi pasca putusan itu yang harus segera dilaksanakan.

“Saya menilai tidak perlu sampai membuat Undang-Undang yang baru, karena dengan putusan MK itu secara otomatis ketentuan dalam UU Pemda yang dianggap kurang tepat telah dikoreksi dan tidak berlaku lagi,” ujarnya pula.

Wahyu mengingatkan, hendaknya pemerintah tidak lagi mengulur-ulur waktu untuk membuat pengaturan bagi calon independen sesuai dengan hasil putusan MK dimaksud.

“Kelompok masyarakat sipil dan semua pihak harus terus mengontrol dan menekan agar tidak terjadi main mata maupun upaya untuk mengulur-ulur waktu, karena aturan pelaksanaan bagi calon independen itu seharusnya segera dibuat dan diberlakukan,” demikian Wahyu Sasongko.

Pengamat Politik dari Universitas Bandarlampung (UBL), Drs Jauhari M Zailani MSc juga berpendapat, atas putusan MK itu dipastikan umumnya parpol tidak akan rela melepaskan hak dan kewenangan dalam pencalonan kepala daerah yang selama ini dimiliki.

“Tentu saja putusan MK yang memberikan peluang munculnya calon independen itu, akan membuat parpol harus bekerja keras lagi,” kata mantan Dekan FISIP UBL itu pula.

Paling tidak, menurut Jauhari, parpol akan terdorong untuk tidak lagi “bermain-main” dalam pencalonan kepala daerah serta tidak akan sepenuhnya mengandalkan kepentingan elite dan kecenderungan praktik politik uang yang berlaku saat pencalonan itu.

“Parpol akan terdorong lebih serius mencari calon kepala daerah yang memang layak dimajukan dan cukup populer, karena kalau tidak bisa kalah dengan calon independen,” ujar Jauhari lagi.

Jauhari maupun Wahyu Sasongko bersepakat pula, putusan MK itu akan mendorong munculnya calon pemimpin alternatif dari luar jalur parpol di berbagai daerah di Indonesia yang siap menyelenggarakan pemilihan kepala daerah, termasuk di Lampung.

Calon yang lebih banyak, menurut keduanya, memungkinkan para pemilih mendapatkan alternatif terbaik yang dapat dipilih menjadi pemimpin di daerahnya

Pencalonan dari luar parpol itu juga menunjukkan kualitas demokrasi yang semakin baik dan tidak adanya lagi diskriminasi untuk maju memimpin suatu daerah.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: