Angin Segar untuk Calon Independen

MAHKAMAH Konstitusi (MK) akhirnya memperbolehkan majunya calon independen dalam setiap pilkada. Ini merupakan hasil sidang pembahasan judicial review terhadap UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda).

Meskipun tidak menghasilkan keputusan bulat, enam dari sembilan Hakim MK menyatakan menyetujui perubahan UU Pemda tersebut. Sementara tiga hakim lainnya menyatakan pendapat yang berbeda atau dissenting opinion.

MK menyatakan sebagian pasal dalam UU Pemda tersebut yang hanya memberi kesempatan kepada partai politik (parpol) atau gabungan parpol dan menutup hak konstitusional calon perseorangan (independen) dalam pilkada bertentangan dengan UUD 1945.

Hal ini dinyatakan dalam sidang pengucapan putusan perkara Nomor 5/PUU-V/2007 yang diajukan oleh Lalu Ranggalawe, seorang anggota DPRD dari Kabupaten Lombok.

Keputusan MK tersebut berarti mendorong aturan baru yang mengatur keberadaan calon independen. Hal ini tentunnya memberikan warna baru dalam perkembangan proses demokrasi di Indonesia.

Sebelumnya, ketentuan ”dicalonkan parpol atau gabungan parpol” seringkali menjegal calon potensial kepala daerah. Sebelumnya, pengajuan calon independen terganjal karena UU Pemda yang menjadi rujukan masih membatasi pencalonan kepala daerah hanya oleh parpol atau gabungan parpol. Aturan itu sendiri dinilai banyak kalangan bertentangan dengan konstitusi karena UUD ’45 hanya menyebutkan, pemilihan kepada daerah dilakukan secara demokratis.

Persoalannya kemudian sebuah putusan MK yang bersifat tidak mempunyai sanksi hukum tegas bila tidak dilaksanakan (lex imperfecta) hanya dapat menyatakan, ”tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat” atas sebuah/beberapa pasal dalam UU yang dianggap tidak sesuai dengan konstitusi (Pasal 57 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi).

Selanjutnya, dalam kewenangan yang diberikan kepada MK, sama sekali tidak disebut-sebut untuk menyusun ataupun memperbaiki hanya satu ayat sekalipun (Pasal 10 dan 11 UU Nomor 24 Tahun 2003 tersebut). Kewenangan menyusun maupun memperbaiki UU tetap ada pada lembaga legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dengan demikian, putusan MK tersebut harus segera diikuti dengan amendemen atau perbaikan UU Pemda itu. Apabila amendemen ini tidak dilakukan, semua pemilihan kepala daerah (pilkada) di seluruh Indonesia ini dapat dipastikan akan bermasalah. Bermasalah karena calon kepala daerah tidak harus dari partai, tapi belum ada dasar hukum yang menentukan syarat bagi yang nonpartai itu. Terlebih beberapa partai besar yang ada di DPR yang bersikap kontra terhadap putusan MK tersebut.

Berbeda dengan praktik ketatanegaraan Jerman, efektivitas putusan MK Jerman (Bundesverfassungsgericht), biasanya ditopang dengan adanya kekuataan oposisi yang mendorong pemerintah berkuasa untuk melaksanakan putusan mahkamah. Sayangnya alam demokrasi dan praktik ketatanegaraan seperti ini belum terbangun dengan baik di negara kita.

Kompetisi Politik

Isu calon independen ini sebenarnya sudah lama tergaung dan bahkan sudah pernah pula diterapkan di Indonesia saat pemilu pertama pada tahun 1955 yang diakui berbagai kalangan sebagai pemilu yang paling demokratis dalam sejarah perpolitikan bangsa Indonesia.

Uji materiil yang diusung berbagai kalangan agar calon kepala daerah dimungkinkan dari jalur independen merupakan upaya untuk mengakomodasi hak-hak politik rakyat. Pembatasan hak pilih dalam pemilu dan pilkada dianggap telah mencederai nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam UUD 1945.

Adanya calon independen tentunya akan mendobrak partitokrasi (demokrasi yang didominasi partai politik) dan oligarki parpol agar aspirasi dari bawah mendapatkan tempat dalam proses politik. Dengan diperkenankannya calon independen, maka akan memungkinkan lahirnya calon dari masyarakat yang dianggap publik lebih berkualitas daripada sekadar figur yang diusung segelintir elite parpol.

Di sisi lain, meningkatnya dukungan rakyat terhadap keberadaan calon independen harus dilihat sebagai upaya meningkatkan partisipasi politik rakyat dalam pilkada dan terselenggaranya pilkada yang lebih akomodatif dan demokratis.

Lebih dari 300 pilkada telah dilaksanakan di Indonesia sejak pertengahan tahun 2005. Hingga kini harus diakui pencalonan kepala daerah lebih banyak didominasi parpol. Determinasi parpol dalam penentuan kandidat akan sangat dipengaruhi oleh mekanisme internal parpol dalam penentuan kriteria calon yang dipandang layak didukung.

Ironisnya, kewenangan parpol dalam melakukan perekrutan politik seringkali disalahgunakan sebagian elite parpol untuk mematikan proses rekruitmen politik yang demokratis. Tidak adanya sistem rekrutmen yang transparan dan demokratis menyebabkan proses ini lebih banyak dipengaruhi oleh elite parpol dan para broker politik. Posisi parpol menjadi sangat sentral karena semua calon harus lewat sana dan tentunya seorang calon tak akan memperoleh tiket parpol tersebut dengan gratis

Dengan adanya regulasi yang memperkenankan calon independen secara langsung akan mendorong proses demokratisasi internal parpol untuk lebih selektif dan demokratis dalam menentukan calon-calonnya. Ketiga hal ini tentunya secara proses akan meningkatkan derajat kompetisi politik. Tanpa adanya calon independen, parpol yang ada tidak mempunyai kebutuhan untuk membenahi diri.

Keberadaan calon independen juga diyakini akan menjadi cambuk bagi parpol untuk dapat kembali kepada ide murni parpol, yakni bertanggung jawab pada konstituennya. Dengan adanya calon independen, parpol tentunya akan berpikir dua kali untuk mempertahankan feodalisme dan sifat koruptif di dalam tubuhnya. Karena jika hal tersebut dipertahankan dan parpol tidak mengubah dirinya, bukan tidak mungkin publik akan berpaling kepada pilihan calon independen.

Pemilihan gubernur (pilgub) di Provinsi Lampung yang akan digelar tahun 2008 yang akan datang tentunya diharapkan akan dapat membawa kemajuan bagi proses demokratisasi di Lampung. Terlebih lagi dengan diperbolehkannya aturan pencalonan calon independen tentunya akan membuka kesempatan kepada berbagai kalangan yang berniat maju dalam pilgub tersebut.

Pilgub Lampung yang akan datang diharapkan selain sebagai ajang bagi rakyat untuk menentukan langsung pemimpinnya, tapi juga memunculkan pemimpin yang aspiratif dan secara proses mampu meminimalisasi praktik politik uang yang acapkali terjadi.

Kompetisi politik dalam Pilgub Lampung juga dipastikan akan bertambah kompetitif jika seandainya ada calon dari jalur independen yang ikut maju. Meskipun belum tentu akan menang, setidaknya masyarakat Lampung akan mempunyai banyak pilihan dalam menentukan pemimpin Lampung ke depan. Di sinilah kompetisi di antara keduanya menjadikan demokrasi kita akan lebih maju dan beradab.

Kehadiran calon independen, kendati belum tentu menang diyakini dapat memberikan warna lain bagi berjalanya suatu proses yang demokratis dalam upaya mengerem arogansi sebagian politisi partai di satu pihak dan meningkatkan antusiasme masyarakat dalam pilkada langsung di lain pihak. (*)

Mahasiswa Program Magister Hukum Universitas Lampung

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: