KPUD Dilarang Layani Calon Independen

Orang-ORANG yang ingin menjadi calon independen dalam pilkada harus lebih bersabar. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menolak membuat aturan hukum yang memperbolehkan calon independen maju dalam pilkada. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuka pintu bagi calon independen belum bisa dilaksanakan.

Sikap KPU itu disampaikan melalui Surat Edaran KPU Nomor 649/15/VII/2007 tertanggal 31 Juli 2007 yang dikirimkan ke seluruh KPUD provinsi dan kabupaten/kota. Surat tersebut juga ditembuskan ke presiden, ketua DPR, menteri dalam negeri, gubernur, dan bupati/wali kota se-Indonesia.

“KPU tidak akan membuat aturan teknis. Kami menunggu UU atau perpu,” tegas Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti di Jakarta kemarin.

Dalam surat edaran, KPU memerintah KPUD provinsi dan kabupaten/kota yang akan menggelar pilkada tidak melayani pendaftaran calon independen. KPUD diminta untuk menunggu hingga aturan tentang calon independen dicantumkan dalam revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Selama belum ada revisi UU Pemda, KPU memerintah KPUD tetap mempergunakan aturan pencalonan peserta pemilu pilkada dalam UU Pemerintahan Daerah, yakni diusulkan parpol maupun gabungan parpol.
Ramlan secara tidak langsung menolak pendapat Ketua MK Jimly Ashidiqie yang mempersilakan KPU membuat aturan pelaksana atas putusan MK. Menurut Ramlan, pengaturan soal persyaratan bagi calon independen tidak tepat dilakukan KPU. Sebab, wewenang tersebut adalah kewenangan pembuat UU.
Aturan tersebut, tambah dia, merupakan wilayah politik yang bukan merupakan domain KPU. ’’Untuk memelihara independensinya, KPU tidak boleh memasuki ranah politik,’’ ujarnya.

Mengapa disebut kebijakan politik? Menurut guru besar FISIP Unair itu, soal persyaratan calon independen dalam pilkada merupakan kebijakan rekrutmen politik. Kebijakan tersebut akan memuat, antara lain, jumlah minimal dukungan pemilih yang diperlukan untuk dapat menjadi calon perseorangan, bentuk, dan bukti dukungan yang sah.

Selain itu, bentuk sanksi bila terbukti dukungan palsu atau seorang pemilih memberikan dukungan kepada lebih dari satu bakal calon, dan apakah dukungan harus tersebar antarwilayah atau tidak.

’’Substansi kebijakan seperti ini akan menimbulkan pro dan kontra. Apabila mengatur substansi kebijakan yang termasuk ranah politik, KPU akan dituduh dan dicerca pihak yang tidak setuju atau merasa dirugikan,’’ tambah alumnus Fisipol UGM itu. Konsekuensi yang bakal diterima KPU pun tak main-main. Independensi dan kredibilitas lembaga tersebut menjadi taruhannya.

“Jika independensi dan kredibilitas KPU digugat, keabsahan hasil pemilihan umum (pilkada, Red) juga akan diragukan,’’ tambahnya.

Secara terpisah, guru besar ilmu hukum Universitas Indonesia Maria Farida Indrati mengungkapkan, tidak ada aturan dalam UU yang menyebutkan bahwa seluruh putusan MK harus diikuti perubahan UU. ’’MK hanya berwenang menyatakan sebuah UU tidak sesuai dengan konstitusi, tapi tidak berhak membatalkan sebuah UU,’’ ujarnya.

Pakar perundang-undangan tersebut mengungkapkan, putusan MK tak harus ditanggapi secara reaktif oleh pembuat UU. Akademikus senior tersebut mengungkapkan, ada parameter atau derajat yang harus dilihat sebelum pembuat UU merevisi sebuah aturan berdasarkan putusan MK.

“Harus dilihat berapa banyak orang yang berkepentingan terhadap aturan tersebut. Secara logika, kalau hanya satu orang yang mengajukan uji materiil, apakah urgen sebuah UU diubah? Membuat UU kan tidak murah,’’ ujarnya.

Di tempat terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menegaskan, 14 pilkada yang akan digelar selama 2007 tidak dapat diikuti calon independen karena harus menunggu revisi UU Pemda pada 2008. ’’Kan semua harus diatur dengan UU. Tanpa UU, semua akan menjadi kacau. UU harus disahkan DPR, baru bisa berlaku. Paling tidak 2008 baru selesai. Jadi, tidak ada calon independen (sampai 2008),’’ tegas Kalla usai membuka Orientasi Fungsionaris Partai Golkar di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, kemarin.
Wapres juga tidak mengindahkan ancaman gugatan sejumlah bakal calon independen yang tidak bisa mengikuti pilkada di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

’’Apanya yang mau digugat? Tidak ada yang dirugikan. Sebab, selama belum ada undang-undangnya, berarti belum ada calon independen kan,’’ tukasnya.

Seperti diberitakan, pemerintah dan pimpinan DPR sudah membuat kesepakatan awal bakal merevisi UU Pemerintahan Daerah. Dalam revisi itulah, pasal yang memperbolehkan calon independen maju ke pilkada bakal dicantumkan.

Meskipun, parpol-parpol cenderung menentang calon independen dan ingin memperberat syarat minimal dukungan pencalonan. Di Aceh, calon independen didukung minimal 3 persen jumlah penduduk. Sementara parpol menginginkan hingga 15 persen. (ein/noe)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: